Oknum Kepsek Diduga Pungli, LMS TOPAN RI Akan Laporkan Ke Tim Siber Pungli dan Disdik 

MEDIASIBER.CO.ID,- Lampung Selatan, Menanggapi pemberitaan di beberapa media online degaan pelanggaran Permendikbud No.44 Tahun.2019 yang di lakukan Oknum Kepsek Sekolah menengah pertama negri satu (SMPN.1) satu atap (Satap), Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, LSM TOPAN RI akan melaporkan dan desak Kadisdik usut kasus oknum Kepsek tersebut.
Lembaga Swadaya Masyarakat Team oprasional penyelamat aset negara (TOPAN RI) Provinsi Lampung Julio, saat menyampaikan kepada tim media ini 26/12/2020, akan mendesak Kepala dinas pendidikan Kabupaten Lampung Selatan panggil dan usut tuntas dugaan pelanggaran permendikbud atau dugaan Punglin.
Tidak hanya melapor ke Kadisdik, LSM TOPAN.RI juga, akan melaporkan ke pihak team Siber Pungli
Berdasarkan bukti-bukti yang di dapat LSM TOPAN RI, dugaan pungutan liar (pungli) atau melanggar permendikbud, apa lagi dengan sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Per siwa/i persemester dari kelas tujuh sampai dengan kelas sembilan yang berjumlah, 400 siswa/i, kalau di kalkulasi kan dalam satu tahun dua semester berarti Rp 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) per siswa/i artinya pihak sekolah menerima Pungutan dari wali murid 400 siswa di kali Rp,200.000,- sama dengan Rp 80,000,000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) per tahun.dan itu hasil Dari Pungli,”tegas Julio.
“Bahwa amanat Permendikbud tersebut di pasal 21 ayat 3 huruf a dan b yang mana sekolah yang di selenggarakan oleh Pemerintah tidak boleh, (a) melakukan Pungutan dan sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun Perpindahan Peserta didik.(b) tidak boleh melakukan Pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang berkaitan dengan PPDB, begitupun juga dengan adanya Pungutan Lembaran Kerja Siswa (LKS),”timpalnya.
Lanjut Julio, MENDIKBUD: STOP Penggunaan LKS di sekolah, jika masih ada pakai segera laporkan,di kutip lkkps.mendikbud go.id,bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan PERMENDIKBUD baru tentang pengadaan buku pelajaran yang di rekomendasikan bagi Sekolah, sedangkan Penggunaan Lembaran Kerja Siswa (LKS) tidak di perbolehkan lagi yang tercantum dalam Permendikbud no.8 tahun.2016 tentang buku yang di gunakan oleh Satuan Pendidikan.
“Julio juga menuturkan, bahwa Lembaran Kerja Siswa (LKS) Rp 100,000, di SMPN SATAP 1 TANJUNG BINTANG Kabupaten Lampung Selatan, bahwa LKS itu tidak perlu lagi, karena seharusnya latihan latihan itu di buat oleh guru Sendiri,dalam kurikulum yang baru tidak ada lagi LKS,kalau masih ada itu kesalahan yang harus di hentikan”jelas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad di kutip dari RMOL, lanjutnya Buku apapun yang masuk ke Sekolah harus sesuai dengan syarat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia jika tidak, perlu di pertanyakan ada kepentingan apa pihak sekolah bekerja sama dengan Sales Buku,patut di Duduga ada kepentingan lain,mungkin ada Cas bak yang di dapatkan pihak Sekolah dari Sales buku tersebut,walau mungkin sulit untuk di buktikan,tapi jika itu bertentangan dengan Aturan,dan tidak memiliki Dasar hukum yang jelas itu adalah “Pungli”,karena jelas jelas ada aturan yang tidak memperoleh kan adanya LKS,dia melanjutkan Sesuai Permendikbud No:8 tahun 2016 Sekolah dapat terkena Sanksi apa bila tidak Selektif dalam memilih Buku Tek Pelajaran dan Non Tek Pelajaran berdasarkan pasal 11 Permendikbud ini di nyatakan bahwa Kementerian dapat memberikan Sanksi kepada Satuan Pendidikan (Sekolah) bagi yang melanggar Peraturan Menteri ini berupa:
(a) Rekomendasi Penurunan Peringkat Akreditasi. (b)Penangguhan Bantuan Pendidikan. (c)Pemberhentian Bantuan Pendidikan, atau (d) Rekomendasi atau Pencabutan ijin Operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan nya.
Seharusnya Kepala Sekolah Selaku Penanggung jawab di Sekolah Masing masing harus paham dan memahami setiap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini dan di jadikan Acuan dalam setiap pengbilan kebijakan, sehingga tidak terjadi penyalah gunaan wewenang, apa lagi Pungutan Lembaran Kerja Siswa itu akan membebani Walid murid terutama yang tidak mampu, sehubungan di masa Darurat Penyebaran Covid 19.”tambah Julio.
Di tempat terpisah saat dikonfirmasi Julio LSM TOPAN.RI Melalui pesan singkat WhatsApp (21/21/2020), Dra, Sainah M.MPd, oknum kepsek Berkilah, bahwa Sekolah tidak pernah menjual Rapot, apa lagi di duga pungli itu sangatlah tidak benar, dan tahun 2020 LKS tidak ada.
“Memang ada biaya sebesar 75.000 (tujuh puluh lima ribu) itu pun untuk pembelian Map dikarnakan Map tidak di anggarkan melalui dana Bantuan oprasional sekolah (BOS) dan biaya itu tidak dipaksakan,” Tutup Julio menirukan kepsek Sainah. (tim/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *