LAMPUNG SELATAN, Mediasiber.co.id,-Persoalan pungutan pada peserta didik yang dilakukan oleh pihak Komite Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan menuai tanggapan beberapa kalangan.
Berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa orang tua wali murid. Diketahui, pihak sekolah menetapkan iuran komite Rp 150 ribu kepada wali murid.
“Ya, untuk tahun ini telah ditetapkan iuran uang komite di SDN 2 Jati Indah Rp 150 ribu mas, kalau tahun-tahun sebelumnya sih cuma Rp 100 ribu,” ungkap seorang wali murid yang enggan ditulis namanya.
Sumber juga mempertanyakan kegunaan iuran itu. Sebab menurut dia segala kebutuhan sekolah telah dipenuhi lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), “Terus kemana dana BOS, kenapa komite masih menetepkan iuran wajib kepada wali murid, bukanya iuran sekolah tidak diperbolehkan, jadi menurut saya ini pungli,” tukasnya.
Dimintai tanggapanya, Sekretaris Lembaga Analisis Pemerhati Anggaran (Lapang) Provinsi Lampung, Jhoni GSK menegaskan bahwa komite sekolah dilarang melakukan pungutan pada peserta didik.
“Berdasarkan regulasi yang ada, komite sekolah dilarang lakukan pungutan pada peserta didik, ini berlaku untuk komite di semua jenjang pendidikan, baik komite Sekolah wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP/sederajat) dan begitu juga untuk komite SMA/SMK/Sederajat, yang boleh itu cuma mengambil sumbangan sukarela dan mencari bantuan dari pihak luar sekolah,” kata Jhoni, Rabu (25/11).
Ia menambahkan, meskipun komite hanya bersifat sebagai pemungut atas permintaan sekolah tetap saja tidak diperbolehkan.
Sebab, kata dia, seluruh pungutan dan sumbangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012. Dalam Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan, satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
“Apapun bentuknya, satuan pendidikan dasar di bawah pemerintah dilarang memungut iuran, tanpa terkecuali, kalau ada pungutan, itu pungli namanya,” tegas Jhoni.
Jhoni menyebut, selama ini banyak terjadi  modus yang dilakukan sekolah mulai dari dalih untuk mengganti seragam, buku hingga pelampiran surat kesediaan orang tua berdasarkan kesepakatan komite sekolah.
Modus semacam itu, kata Jhoni, dianggap kepala sekolah sebagai surat sakti untuk melegalkan praktik pungutan kepada wali murid.
Padahal dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 12 huruf (a) menyebut, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.
“Nah ini yang malah sering jadi salah kaprah, malah jadi alibi pihak sekolah untuk mensiasati pungli,” timpalnya.
Menurut Jhoni, seluruh biaya sekolah telah mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar
“Jadi apapun dalihnya, pungutan tidak dibenarkan, karena aturan bersifat rigid dan tidak ada toleransi,” pungkasnya.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah SDN 2 Jati Indah, Sri Purwati, SPd tidak berhasil ditemui untuk dikonfirmasi. Wartawan yang mencoba menghubungi via ponselnya tidak ada jawaban. (tim/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close