Masyarakat Tuntut CSR Pihak Tower Diduga Langgar UU No 40 Tahun 2007 & UU No 25 Tahun 2007

Masyarakat Tuntut CSR Pihak Tower Diduga Langgar UU No 40 Tahun 2007 & UU No 25 Tahun 2007

PESISIR BARAT, Mediasiber.co.id,-Kesenjangan kadang sering terjadi antara provider pengelola tower Base Transceiver Station (BTS) dengan warga masyarakat dilokasi tower itu berdiri.

Baru-baru ini protes keras terjadi dari warga Pekon Negeri Ratu Ngambur, Warga Pekon Suka Negara, di Kecamatan Ngambur, warga Pekon Kota Batu, warga Pekon Parda Suka, warga Pekon Sukarame, di Kecamatan Ngaras, warga Pekon Pagar Bukit di Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Dalam protes kali ini warga menuntut CSR atau dengan sebutan lain yang tidak pernah dikeluarkan oleh perusahaan.

Warga menganggap keberadaan tower itu tidak memberikan manfaat yang positif dalam kehidupan sosial masyarakat, bahkan mereka menuding, yang ada saat ini adalah dampak negatif dari radiasi tower menjadi penyebab kerusakan perangkat elektronik milik warga.

Sejumlah warga mengancam akan memasang banner penolakan terhadap provider pengelola tower. Mereka mendesak pihak pengembang untuk segera memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada warga sekitar.

Hal serupa, diutarakan oleh Hazairin Abi Peratin Pekon Negeri Ratu, yang didampingi rekan sejawatnya yaitu Peratin Pekon Suka Negara, Peratin Pekon Kota Batu, Peratin Pekon Parda Suka, Peratin Pekon Sukarame, Peratin Pekon Way Jambu, dan Peratin Pekon Pagar Bukit, kepada team media ini Rabu (18/11), mengatakan warga masyarakat kami saat ini menolak keberadaan tower yang ada di Pekon kami lantaran masyarakat menganggap pihak perusahaan mengabaikan kewajiban.

“Jangankan CSR untuk warga, kami Aparatur Pekon pun tidak pernah diajak pihak perusahaan duduk bersama dalam pendataan tentang dampak negatif dari keberadaan tower itu sendiri, sehingga kalau ada yang bertanya kepada kami tentang hal itu, kami juga tidak tahu siapa pengurus penanggulangannya seumpama ada terjadi bencana yang di sebabkan tower tersebut, “Paparnya.

Masih lanjut Hazairin yang diamini oleh rekan-rekannya, penolakan terhadap keberadaan tower ini lantaran warga tidak pernah dilibatkan bahkan cenderung diabaikan. Hal inilah yang memancing kekesalan warga, terutama yang dekat dengan lokasi tower, mana CSR nya sejak berdiri hingga saat ini belum pernah ada.

“Sebenarnya penolakan oleh warga sudah berlangsung sejak lama, namun masih kami redam siapa tau ada niatan baik dari pengembang. Sebab, warga merasakan imbas negatif karena jarak berdirinya tower-tower ini sangat dekat dengan permukiman, maka terkait hal ini warga juga sudah menandatangani pernyataan menolak keberadaan tower, dan meminta tower direlokasi jauh dari permukiman warga jika pihak perusahaan tidak mampu menunaikan CSR nya.

“Sekali lagi kami sampaikan kepada pihak perusahaan yang menaungi tower-tower tersebut, agar segera merespon positif keinginan masyarakat ini, apa bila pihak perusahaan tidak kooperatif, berarti pihak perusahaan tidak mengindahkan kami selaku pemerintahan ditingkat Pekon, dan tower tersebut akan kami segel untuk selamanya. “Tutupnya.

Menyikapi tuntutan warga ini, praktisi hukum Lampung Ghinda Ansori Wayka, SH., MH kepada team tirasnusantara.com menyampaikan bahwa Berdasarkan Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) menjelaskan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah Corporate Social Responsibility (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia.

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Selain itu, di dalam Pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Masih berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007), “Paparnya.

“Kita tau juga bahwa didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup TJSL Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

“Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001).

Dalam Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

“Jadi menurut pandangan saya bahwa sanksi CSR ini muncul di Pasal 34 UU 25/2007 UU Penanaman Modal, selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007). “Tutupnya.

Untuk menanggapi persoalan ini, pihak perusahaan yang menaungi beberapa tower yang ada diseputaran Kabupaten Pesisir Barat belum berhasil dikonfirmasi. (Tim/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *