Diduga Syarat Korupsi, Oknum Kades AO mainkan SPJ DD Desa Kota jawa

Diduga Syarat Korupsi, Oknum Kades AO mainkan SPJ DD Desa Kota jawa

Pesisir Barat, Mediasiber.co.id,- Oknum Kepala desa (peratin) pekon (Desa) Kota jawa Kecamatan, Bengkunat Kabupaten Pesisisir barat, Di duga syarat Korupsi Mainkan SPJ Anggaran dana desa (DD) pada tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020, yang berinisial AO.

Berdasarkan informasi dari Warga Masyarakat Pekon Kota jawa, yang enggan di sebutkan namanya menceritakan kepada tim media ini 17/09/2020), banyak kejanggalan pembangunan yang ada di pekon Kota jawa diantaranya.

Pelaksanaan hasil pembangunan yang menggunakan, anggaran dana desa (DD) Seperti hasil realisasi Pembangunan Rabat Beton tepatnya didepan kediaman Peratin, yang di duga asal-asalan baru hitungan bulan rambat beton sudah retak-retak dan berdebu.

Pembangunan Area parkir, hingga sekarang tidak terlihat bangunannya padahal pada saat musrenbang ada anggaran pembangunan Area parkir untuk Balai pekon Kota jawa, tepatnya di depan balai pekon.

Balai pekon (kantor desa) sudah sangat buruk, berdindingkan papan yang terlihat sangat kecil.

Guna memperjelas dari keterangan Warga setempat, tim media ini melakukan investigasi di lapangan pada Kamis (17/09/2020) Penggunaan Dana Desa Pekon Kota Jawa Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020, di duga kuat banyak penyimpangan dan Mar’up, yang di lakukan Oknum Peratin AO,” Hal tersebut terlihat jelas selama (3) tiga priode AO menjabat sebagai kepala pekon (kades). pembangunan Pekon kota jawa sangat memprihatikan alih-alih memperkaya diri pribadi.

“Bahkan Saat tim media ini melakukan investigasi kelapangan, situasi balai pekon kosong tidak ada satupun perangkat pekon (aparatur desa) yang bertugas, apa lagi peratinnya, padahal masih di hari kerja.

Hironisnya, Jurutulis (jurtul) Hasri dan di dampingi ketua tim pelaksana kerja (TPK) Hidni, saat di konfirmasi tim media ini pada hari kamis (17/09/2020) di depan balai pekon, terkesan menutupi dengan beralasan pura-pura lupa bahkan terkesan bingung untuk menjawab, berkata tidak mengetahui brapa besar anggaran dana desa, dan di pergunakan utuk apa saja dana desa pekon Kota jawa,” Saya lupa Pak,” kilahnya.

Sepontan ketua TPK menjawab, sepengetahuan saya anggaran dana desa pada tahun 2020 tahap kesatu (1), dipergunakan untuk pembelian bibit mangga sebanyak Rp 4.000, (empat ribu), dengan anggaran (1) satu pohon bibit seharga Rp 3.2000 (tiga puluh dua ribu rupiah), pembangun rabat beton di seberang jalan rumah Peratin, dan sumur Bor ada (4) titik, dua titik buat baru,dua titik rehap, dengan Anggaran Dana Desa tahun 2020 tahap pertama 40 persen yang mencapai lebih dari Rp 700.000.000.
ujar ketua TPK.

Diketahui, data yang berhasil di himpun media NusantaraNews, tahun anggaran 2018 yang digelontorkan pemerintah kepada Pekon Kota Jawa sebesar Rp 1.082.567.000 dan tahap Pertama Rp. 216.513.400, Tahap Kedua Rp. 433.026.800 dan Tahap Ketiga Rp. 433.026.800, dan tahun 2019, pemerintah kembali menggelontorkan dana sebesar Rp 1.535.328.000, Tahap Pertama Rp. 307.065.800, Tahap Kedua Rp. 614.131.600 dan Tahap Ketiga Rp. 614.131.600, tahun 2020 baru di cairkan tahap kesatu (1) sebesar Rp 700.000.000,” paparnya andika.

Lebih kaget lagi dana desa tahun 2020 yang digelontorkan ke pekon kota Jawa Kecamatan Bengkunat, kabupaten Pesisir Barat, sebesar Rp 1,8 milyar lebih,”tanbahnya.

Sementara dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan Bestek, diduga ada Rekayasa surat pertanggung jawaban (SPJ) dana desa Pekon Kota jawa.

Terpisah, Acep Supriatna, Sekjen Lembaga Generasi Penerus Berkarya (GPB) angkat bicara, cukup prihatin dengan kondisi pembangunan yang ada di Pekon Kota Jawa ini, seraya juga merasa heran bahwa kalau memang benar dari data dan keterangan yang telah disampaikan oleh para narasumber, berarti Kepala Peratin yang bersangkutan telah memiliki itikad untuk memperkaya diri, kelompok dan golongan dari anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan kemajuan desa,” ujarnya.

Masih dikatakan Asep, bahwa selama ini para Kepala Desa dan Aparat desa atau Pamong Desa telah diberikan sosialisasi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, PP No. 60 tahun 2014 yang diubah menjadi PP No. 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran Negara.

Berdasarkan, keterangan diatas bahwa proses tentang adanya dugaan korupsi pada pelaksanaan pembangunan di Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, akan dilaporkan, sehingga pada gilirannya para pihak-pihak terkait akan segera menjalani proses hukum, sesuai dengan aturan yang berlaku.”tegasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *