Dugaan Pemotongan BLT DD,Kadis DPMD Lamsel Segera Panggil Kepala Desa Kecapi Dan Aparaturnya

LAMPUNG SELATAN,-Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lampung Selatan,Rohadian akan memanggil kepala Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda terkait dugaan pungutan liar (pungli) terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)  tahun 2020.
“Secepatnya akan kita panggil Kades Kecapi Ridwansyah bersama aparatur desa lainnya kita akan mintai keterangan. Apakah itu terkoordinir atau oknum,” kata Rohadian kepada mediasiber.co.idSelasa, 15 September 2020.
Menyoal aparatur desa Kecapi yang menerima BLT-DD, Rohadian menjelaskan sudah ada ketentuan dan kriteria KPM BLT DD. Sehingga aparatur desa seperti kepala dusun tidak diperkenankan menerima (bantuan) sosial terdampak Covid-19. Sebab, pendapatan atau insentif aparatur desa sudah setingkat,itu gak diperkenankan,”Tegas dia.
“Memang kriteria penerima BLT-DD itu tidak menyebutkan jabatan. Namun, sudah tidak selayaknya perangkat desa setingkat kadus terima BLT, karena mereka sudah mendapat insentif dan siltaf,”Pungkasnya.

Diwartakan Sebelumnya,Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan mengeluhkan pemotongan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap II Tahun 2020 sebesar Rp50 ribu.
Berdasarkan informasi yang berhasil himpun Awak media Senin, 14 September 2020, tidak hanya pemotongan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, ditemukan aparatur desa setempat yang menerima bantuan sosial yang bersumber dari dana desa tersebut.
“Pemotongan BLT DD tersebut tanpa musyawarah, sehingga KPM merasa kecewa dengan adanya potongan yang dilakukan oleh aparatur desa. Itu jelas melanggar aturan pemerintah,” kata Burhanudin Zaini salah seorang warga Desa Kecapi, Senin, 14 September 2020.
Menurut Zaini, warga merasa kecewa dengan tindakan aparatur desa yang sewenang-wenang. Ia menyebutkan besaran potongan bervariasi. “Memang tidak semua KPM dipotong dengan besaran potongan rata-rata Rp50 ribu per KPM,” ujarnya.
Hal senada dikatakan warga lainnya, Hasli Harun. Menurutnya, ia menyaksikan langsung pencairan dana bantuan sosial salah satu aparatur Desa Kecapi mengambil bantuan sosial tersebut ke Kantor Pos Kecamatan Kalianda.
“Sudah beberapa kali Kadus kami dipanggil namanya oleh petugas Kantor Pos untuk menerima Rp600 ribu. Sampai sekarang juga masih menerima bantuan tersebut, padahal insentif Kadus udah besar,” ujar Hasan.
Menanggapi itu, Kepala Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda, Ridwansyah, membenarkan jika salah satu aparatur desanya menerima bantuan sosial tersebut. Namun, pihaknya telah mengusulkan agar tahap berikutnya yang bersangkutan tidak menerima lagi bantuan bagi warga terdampak Covid -19 tersebut.
Sedangkan terkait pemotongan BLT DD, Ia mengaku tidak tahu menahu dan baru mendengar informasi itu. “Kalau pemotongan dana bantuan yang dilakukan oleh aparatur saya. Itu benar-benar tidak saya ketahui atau tidak ada instruksi dari saya pribadi,” katanya.
Sementara itu, Camat Kalianda Zaidan mengaku sangat menyayangkan tindakan tersebut. Sebab bagimanapun alasannya pemotongan itu tidak dibenarkan dan melanggar aturan.
“Saya sudah sering mewanti-wanti untuk hal yang satu ini. Namun, kalau tetap membandel ya siap-siap saja menerima sanksi tegas. Bisa saja sanksi itu bersifat pemecatan terhadap yang bersangkutan,” tandas Zaidan.

Reporter:Farida Andar  Yani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *