Diduga Asal Jadi,Proyek Jembatan Desa Banjar Sari Kec,Way Sulan di Sorot

Diduga Asal Jadi,Proyek Jembatan Desa Banjar Sari Kec,Way Sulan di Sorot

Lampung Selatan,-Pembangunan Proyek Jembatan diwilayah kecamatan Way Sulan,Sangat dibutuhkan masyarakat.
Namun pembangunan jembatan desa banjar sari lamsel itu,Banyak menuai kritik Dari Sejumlah masyarakat setempat.
Kenapa,Selain Kurangnya pengawasan Pembangunan Jembatan yang mengunakan Dana Desa (DD) Sebesar Rp.276.395.000,- Ini diduga dikerjalan Asal Asalan (Asal jadi),juga pihak TPK pun tidak memperhatikan keselamatan pekerja.
“Pekerjaannya,amburadul Dan kurangnya pengawasan juga  tidak memperhatikan keselamatan pekerja,”Ucap Warga Desa Banjar Sari,Yang namanya enggan dipublikasikan,Kamis 28 Agustus 2020.
Selain Diduga Asal asalan,ini akan berdampak kepada kerugian negara,kenapa Karena pembangun jembatan mengunakan uang Negara,”Imbuhnya
“Jadi harus Ada peran pengawasan,kita minta pemkab lamsel untuk turun Dan mengkroscek pekerjaan tersebut.
Kepada Wartawan,para pekerja mengatakan,tidak diberi petunjuk gambar (Pekejaaannya)kita kerjakan sesuai kemampuan,Karena tidak Ada gambar,”Tutur para pekerja yang namannya tidak bisa disebutkan Satu persatu.
“Saya cuma kerja-kerja aja disini tidak ada kepala tukang dan tidak ada pengawasnya ,” ungkapnya lagi.
Lebih lanjut,Para pekerja (Buruh) juga merasa kecewa,dengan pembangunan jembatan yang di kerja kan Karena mereka tidak memberikan petunjuk gambar.selain tidak di awasi,pekerja juga tidak di berikan alat pelindung diri APD ditengah covid 19 ini,”Tukasnya
“Pemerintah desa, seperti tidak paham aturan,harusnya ada pengawasan,”pintanya
Selain itu, warga juga berharap agar dari pihak terkait turun langsung untuk periksa pekerjaan jembatan tersebut,“karena jembatan ini menggunakan anggaran yang besar dan menggunakan anggaran dana desa (DD APBN Tahun 2020),”Ungkapnya.
Untuk Diketahui,DalamPermendagri nomor 01 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa telah mengatur terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD/DD) untuk aset desa. Permendagri itu diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 113 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.
Dalam Permendagri nomor 01 tahun 2016 telah diatur jelas tata cara perencanaan, pengelolaan, pengawasan, serta pemanfaatan dan penggunaan aset desa. Namun, implementasi di lapangan, banyak pemanfaatan DD yang tak sesuai dengan Permendagri tersebut.
“Namun Faktanya,Pembangunan jembatan dibanjar sari menjadi sorotan banyak pihak Dan Karena terkesan amburadul Dan pekerjaannya tidak sesuai Juklak Dan Juknis,Ungkapnya.
Namun Sayangnya,Sampai Berita ini diturunkan,Kepala Desa Banjar Sari,Nurodin Selaku Pejabat Kampung,Saat akan dikonfirmasi Ponselnya dalam Keadaan tidak aktif bahkan Ponsel Wartawan diblokir.ini ada apa..?”.(Lilis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *