Lampung Selatan

Penunjukan CV DP Sebagai Manajer Suplier Oleh Tikor Kecamatan di Pertanyakan,Ini Menurut Pendamping

Mediasiber.co.id,KALIANDA – Penunjukan CV Dwi Karya (DK) didalam rapat tim koordinasi bantuan pangan oleh beberapa kecamatan (Tikor Kecamatan) patut dipertanyakan.

Dimana diketahui, Kecamatan Waysulan, Merbau Mataram, Tanjung Bintang dan Jatiagung telah menunjuk CV DK sebagai manajer suplier atau pemasok komoditi. Namun CV DK dinilai belum siap dalam mengemban tugas sebagai pemasok sembako.

Di kecamatan-kecamatan tersebut, sebagian desa telah disalurkan, namun sebagian desa lagi hingga kini penyaluran komoditi ke keluarga penerima manfaat (KPM) terlaksana dikarenakan jenis komoditi yang harus dipasok seperti Beras (Premium), Telur dan Kacang Hijau selalu tidak lengkap diterima.

“Pertama masuk telur, beberapa hari kemudian baru beras. Nah sekarang yang belum ada kacang hijau. Karena belum lengkap, makanya belum berani menyalurkan ke KPM,” ujar seorang pendamping di Kecamatan Merbau Mataram yang mewanti-wanti agar namanya jangan dipublikasikan, Selasa 23 Maret 2020.

Serupa, di Kecamatan Jatiagung tak jauh berbeda masalah komoditi belum diterima KPM. Sejumlah komoditi dicicil dikirim ke e-warong.

“Kalau di desa saya, barang yang belum ada beras. Kalau telur dan kacang hijau, infonya sudah datang. Jadi untuk sementara, bantuan sembako belum bisa disalurkan ke KPM,” ujarnya seraya menambahkan beberapa hari yang lalu KPM berbondong-bondong ke e-warong hingga pukul 11 malam karena mengira bantuan sudah bisa dicairkan.

Pendamping ini pun mengungkapkan, di Kecamatan Jatiagung sudah ada beberapa desa yang sudah menyalurkan bantuan sembako ke KPM. Namun begitu, penyaluran komoditi tidak melalui e-warong. Namun KPM diminta mengambil langsung di balai desa setempat. Selain itu, margin (Keuntungan) e-warong yang biasanya Rp7 ribu, namun dengan manajer suplier atau pemasok oleh CV DK ini, e-warong hanya mendapatkan margin Rp4 ribu per KPM.

“Sembako dengan beras 15Kg, telur 15 butir dan kacang hijau 1/2Kg itu didrop di balai desa. KPM diminta mengambil sendiri ke balai desa dengan jarak tempuh yang cukup lumayan jauh,” imbuh dia seraya menambahkan ada keluhan KPM terkait telur yang busuk serta kualitas dan berat kacang hijau yang tidak sesuai.

Sementara perwakilan CV Dwi Karya, Syahril membenarkan pengiriman barang dilakukan dengan cara berangsur-angsur. Menurutnya hal itu dilakukan demi menjaga kualitas barang yang dikirim. Menurut Syahril, barang lengkap baru (KSS) digesek.

Sementara, Koordinator Komite Aksi Kawal Program Jokowi (KAKPJ), Faisal Sanjaya mengungkapkan, modus lain yang dilakukan CV DP yakni dengan terlebih dahulu mengumpulkan kartu KSS KPM untuk ditransaksikan dahulu, baru komoditi dikirim ke e-warong.

“Kami temukan kartu KSS milik KPM digesek dahulu dengan membawa mesin EDC sendiri. Kemudian, baru komoditi disalurkan ke e-warong dan KPM,” ungkap Faisal.

Menurut Faisal, pihak tikor kecamatan lebih memperhatikan prinsip 6T dalam menentukan manajer suplier, yakni tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. Terlebih lagi saat kondisi wabah penyakit Covid-19 sedang melanda secara nasional, bahkan dunia.

“Jangan sampai penentuan manajer suplier bukan karena memperhatikan prinsip 6T, tapi lebih kepada kepentingan pribadi atau kelompok,” tukasnya.

“Beberapa kecamatan seperti Merbau Mataram sudah lengkap (Komoditi) dan siap untuk disalurkan. Jatiagung dan Tanjung Bintang baru beberapa desa. Sedangkan Waysulan dalam persiapan,” ujar Syahril, Senin 23 Maret 2020.

Terkait margin e-warong Rp4 ribu, dijelaskan Syahril, bahwa selisih Rp3 ribu itu dikonversi ke 5 butir telur untuk KPM. Menurut dia, dengan memberi KPM 15 butir akan lebih bermanfaat karena langsung bisa dinikmati masyarakat penerima. “Coba bandingkan dengan manajer suplier lain untuk kecamatan lain, telur yang didistribusikan ke KPM hanya 10 butir,” ungkapnya.

Soal beras, terus dia, berani diadu dengan manajer suplier lain. Menurut dia CV Dwi Karya bekerja untuk rakyat, walaupun mengambil keuntungan namun tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. “Beras kami jamin bagus, untung memang kami dapat, tapi kita gak mau semau-maunya karena ini bantuan untuk saudara–saudara kita yang kurang beruntung,” jelasnya.

Namun begitu, masalah pendistribusian komoditi di balai desa, diungkapkan oleh Syahril bahwa ada penolakan dari e-warong untuk mendistribusikan komoditi terkait margin e-warong yang berkurang menjadi Rp 4 ribu yang semula Rp7 ribu.

“Menurut informasi yang kami dapat, penolakan e-warong ini ada pihak-pihak yang memprovokasi. Padahal niat kami memang untuk kepentingan KPM agar mendapatkan komoditi lebih, yakni 15 butir telur yang biasanya 10 butir,” tukasnya.

(Ri/Hen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *